Rilis Pers

EKONOMIFITRA Sumut: Kebijakan Karantina Kesehatan Timbulkan Konsekuensi Anggaran

Terhitung sejak tanggal 1 Mei 2020, Pemko Medan secara resmi menerapkan kebijakan Karantina Kesehatan.

Sebagaimana kebijakan tersebut dituangkan melalui Peraturan Walikota Medan No. 11 tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Medan. Hal itu pun bukan tanpa alasan dilakukan, sebab secara zonasi penyebaran, Kota Medan masuk dalam kategori zona merah penyebaran covid-19 di Sumatera Utara.

Dari data yang dilaporkan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan pada Kamis (30/4/2020), jumlah PDP ada sebanyak 86 orang, pasien positif covid-19 sebanyak 88 orang, sembuh 29 orang, dan meninggal 9 orang. Dimana penyebaran terbesarnya berada di 8 Kecamatan, yaitu Kec. Medan Tembung, Kec. Medan Denai, Kec. Medan Amplas, Kec. Medan Kota, Kec. Medan Johor, Kec. Medan Tuntungan, Kec. Medan Selayang, dan Kec. Medan Sunggal.

Menyikapi hal itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut turut mengapresiapi langkah yang diambil Walikota Medan dengan membuat kebijakan tersebut meskipun sebenarnya cukup lambat dilakukan mengingat Kota Medan sudah sejak lama menjadi Zona Merah penyebaran, namun inipun kita maklumi mengingat proses keputusan tersebut harus mendapat persetujuan dari Pusat.

Lebih jauh, Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut, Siska Elisabet Barimbing menjelaskan bahwa dalam Perwal tersebut diatur tentang pengkarantinaan rumah, pengkarantinaan wilayah, pengkarantinaan rumah sakit, serta pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca Juga : Menkeu: Penyusunan APBN 2021 Pertimbangkan Covid-19 dan Harga Minyak
Dimana dalam Pasal 15, disebutkan bahwa setiap orang diwajibkan untuk mengurangi/membatasi aktivitas luar rumah bagi yang tidak berkepentingan; melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); menggunakan masker di luar rumah dan tempat umum; mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; serta tidak berkerumunan dan menjaga jarak dengan orang lain (physical distancing).

“Adanya kebijakan ini tentunya menimbulkan konsekuensi anggaran yang tidak sedikit. Diantaranya penyediaan alat dan bahan pengujian covid-19, atau Rapid Test, fasilitas karantina, perbekalan karantina, APD, obat-obatan sampai kepada biaya kebutuhan dasar orang yang dikarantina rumah dan karantina rumah sakit,” sebut Siska.

Dikarenakan kebijakan tersebut juga mengatur tentang PSBB, sambung Siska, maka Pemko Medan juga harus mengalokasikan anggaran untuk masyarakat yang terkena dampak sosial ekonomi akibat kebijakan yang dilakukan.

“Jadi tidak cukup hanya membiayai untuk Karantina Rumah dan Rumah Sakit saja. Saat ini Kota Medan masih menganggarkan sebesar Rp.110 Miliar untuk penangangan covid-19. Dengan adanya kebijakan baru ini, Pemko Medan masih dapat menambah alokasi anggarannya dalam penanganan covid-19. Sebab kebijakan yang dibuat Plt.Walikota ini bukan main-main, karena ada konsekuensi didalamnya,” ucapnya.

“Alokasi anggaran juga harus tepat dan mendukung semua konsekuensi tersebut. Jangan pula pimpinan ‘sor’ sendiri mau ini – itu, sementara OPD tidak dilibatkan. Lalu terkait refocusing anggaran yang dilakukan, tidak ada payung hukum yang dibuat oleh Walikota. Jadi bagaimana cerita mau ada alokasi anggaran tambahan untuk penanganan Covid-19 di Medan,” tambah Siska menegaskan.

Baca Juga : Masyarakat Harus Disiplin Jalankan Protokol Kesehatan
Guna menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran, Siska pun menyarankan agar Plt.Walikota Medan untuk bersikap transparan dan realistis dalam mengelola anggaran tersebut. Di misalkannya, soal berapa jumlah masker untuk masyarakat yang sudah didistribusikan dan berapa banyak penerima bantuannya.

Kemudian juga, berapa jumlah fasilitas cuci tangan pakai sabun yang telah disediakan, rumah sakit mana saja yang menjadi tempat karantina dan bagaimana ketersediaan perbekalan karantina seperti obat-obatan dan APD, kalau boleh saran libatkan lembaga swadaya masyarakat, kelompok keagamaan, ormas dan kelempok kepemudaan yang selama ini aktif mendampingi masyarakat untuk distribusi masker sekaligus pendataan misalnya.

“Informasi-informasi seperti ini juga harus diupdate secara teratur oleh Pemko Medan maupun Tim Gugus Tugas agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan mengantisipasi penyebaran covid-19,” ini dapat diatasi bersama-sama dan saling berkoordinasi dengan semua pihak jelasnya.

Selain itu, tambah Siska lagi, Pemko Medan juga harus menyediakan sarana pengaduan penangangan covid-19 di Kota Medan. Dimana sarana pengaduan ini harus mudah diakses, dapat ditelusuri atau dipantau, terbuka serta cepat.

“Selama ini Call Centre Gugus Tugas banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang mengadu dan ingin berkonsultasi terkait covid-19. Sebab masyarakat seperti di ‘bola-bola’ oleh petugas call center, sementara jawaban yang diberikan tidak menjawab permasalahan yang disampaikan oleh si penelepon atau masyarakat. Mungkin perbaikan yang harus dilakukan dalam hal ini, Pemko Medan harus mengevaluasi kinerja gugus tugas covid-19 atau masyarakat dapat memaksimalkan pengaduannya melalui kanal pengaduan Medan Rumah Kita ataupun SP4N LAPOR! untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah,” pungkas Siska. (Das)

sumber matabangsa.com