Kasus Suap Wali Kota Medan, FITRA Sumut: Setoran Ada Karena Disintegritas Kepala Daerah

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kota Medan membawa barang bukti uang senilai Rp200 juta. Uang itu disebutkan sebagai setoran dari seorang Kepala Dinas kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Terkait hal ini, Direktur Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara Rurita Ningrum menengarai, setoran kepada kepala daerah mungkin saja sudah sering terjadi.

“Ini bisa terjadi karena integritas kepala daerah yang tidak ada,” kata Rurita kepada AKURAT.CO, Rabu (16/10/2019) malam.

Rurita menyebut menyayangkan perilaku koruptif bermodus usang ini. Padahal menurutnya KPK telah mensupervisi bertahun-tahun, agar sistem pemerintahan terutama di Pemko Medan bisa berjalan dengan baik.

Rurita mengatakan, pasca peristiwa yang menunjukkan mental pejabat yang masih saja korup, akan semakin sulit mendapatkan daulat rakyat atas anggaran.

“Peringatan kepada semua masyarakat Medan agar kedepannya lebih berhati-hati memilih kepala daerah, jangan lagi tergiur uang, penampilan dan tutur kata yang manis-manis, harus dilihat track recordnya, dan pastikan integritasnya,” tegas Rurita.

Pemko Medan Dinilai Sudah Terapkan Sistem Keterbukaan Informasi Publik

Sebelumnya Rurita mengaku kaget, KPK kembali menarget OTT di Kota Medan dan menyasar orang nomor satu. Sementara menurut dia, selama ini Kota Medan telah menerapkan sistem keterbukaan informasi publik dan berjalan dengan baik.

“Misalnya saja informasi tentang APBD terpampang dan mudah di akses melalui website https://pemkomedan.go.id,” katanya.

“Begitu pula saat kita bersama-sama dengan Dinas Kominfo Kota Medan terlibat aktif mengimplementasikan Aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), secara cepat Pemko Medan mengaplikasikannya dan menghubungkan pengaduan yang masuk ke aplikasi Medan Rumah Kita (MRK) yang berbasis android secara terpadu,” timpalnya.

Rurita menuturkan, secara sistem, informasi dokumen penganggaran Pemko Medan telah terbuka untuk umum. Begitu pula adanya mekanisme pengaduan baik secara online dan offline.

Termasuk saat pihaknya, FITRA SUMUT, ELSAKA dan HWDI meminta Komitmen Pemko Medan terkait pelayanan Kesehatan yang partisipatif dan ramah disabilitas. Kala itu Pemko Medan diwakili Sekda dan Kadis Kesehatan bersedia menandatangani komitmen bersama tersebut.

“Sehingga kami bisa sebutkan komitmen Pemko Medan cukup baik dalam keterbukaan informasi dan menerima masukan dari masyarakat,” ungkap Rurita.

megazio.com

You May Also Like

About the Author: staff IT