Fitra Sumut, MP3 dan Ombudsman RI Sumut Aktif Mensosialisasikan Program Lapor Yang Berbasis Aplikasi web dan SMS

Medan, Kampanye LAPOR yang dilakukan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut bersama Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Medan dan Ombusdman RI (ORI) Perwakilan Sumatera Utara merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebagai bagian upaya sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan saluran resmi LAPOR dalam menyampaikan berbagai keluhan dan permasalahan terkait pelayanan publik khususnya di Kota Medan.

Sebagaimana diketahui, LAPOR adalah singkatan dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, sebagai sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu dan tuntas.

“Aplikasi LAPOR ini dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama kementerian dalam negeri, Kantor Staff Presiden dan ORI,” sebut Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum disela-sela kegiatan Mobile Complain LAPOR di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (30/9/2018) pagi.

Rurita pun mengatakan bahwa LAPOR telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) hal ini untuk menjalankan amanah UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Sehingga masyarakat pun diharapkan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduannya melalui sarana situs web www.lapor.go.id yang dapat diunduh melalui Playstore yang ada di Android Mobilephone, yakni aplikasi LAPOR! ataupun melalui SMS ke 1708.

Aplikasi keren ini, jelas Rurita, adalah sebagai sistem pengaduan yang terpadu dan berjenjang serta terhubung dengan semua OPD, khusus untuk Kota Medan.

“Kita apresiasi kinerja Walikota Medan, Bapak Dzulmi Eldin yang telah membentuk administrasi di Kominfo Medan dan penghubung di seluruh OPD.

Jadi, tidak ada alasan lagi di Kota Medan masyarakat menggerutu di medsos terkait pelayanan publik.

Sebab kita bisa menggunakan saluran resmi LAPOR dan atau MRK (Medan Rumah Kita),” jelas Rurita.

Pemerintah, sambungnya, juga memerlukan masukan dan pengawasan dari seluruh masyarakat dalam menyelenggarakan kinerjanya.

Karena sejatinya, APBD dialokasikan sebesar-besarnya untuk kedaulatan Rakyat, untuk melayani masyarakat dalam pelayanan publik. (*)

LAPOR telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

You May Also Like

About the Author: staff IT